TAPTENG, Kabardesa.co.id – Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Sibolga-Tapteng menggelar aksi damai di depan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kamis, (26/6/2025).
Aksi tersebut diikuti oleh wartawan dari berbagai perusahaan pers yang membawa poster dengan beragam tulisan, “Mendesak Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu untuk mencopot Kadis PMD Tapteng karena diduga telah mengkotak-kotakkan wartawan”.
Koordinator aksi, Herbert Roberto Sitohang, menyampaikan bahwa aksi damai ini merupakan sebuah langkah proaktif untuk menyuarakan aspirasi dan keluhan sejumlah wartawan yang merasa kecewa atas kebijakan ganda Kadis PMD Tapteng Zulkifli Simatupang.
Kebijakan tersebut terkait dengan kegiatan publikasi Dana Desa Anggaran Tahun 2025, yang dianggap tidak transparan dan tidak adil.
“Kadis PMD Tapteng diduga sengaja mengkondisikan hanya sembilan media yang mendapat kegiatan publikasi dana desa, sementara media lainnya tidak mendapat tempat. Tindakan ini tidak sesuai dengan regulasi yang ada dan menciptakan ketidakadilan antar insan pers,” ujarnya dengan nada serius.
Herbert mengingatkan bahwa publikasi dana desa wajib hukumnya karena transparansi menjadi prinsip penting dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk di tingkat desa.
Herbert juga mengungkapkan bahwa diduga Kepala Desa mendapat tekanan dan diwajibkan membayar biaya publikasi dana desa sebesar Rp 2 juta hingga Rp 2,5 juta kepada media tertentu yang mengaku dirinya wartawan istana.
Tindakan ini, lanjutnya, terbilang sangat mencurigakan dan munculnya anggapan adanya konspirasi yang lebih besar di dalam birokrasi pemerintah daerah.
“Kadis PMD Tapteng harus bertanggung jawab untuk itu. Pungutan sebesar itu termasuk kategori upaya pemerasan dan bisa dipidana sesuai Pasal 368, Pasal 423 KUHP,” sambungnya.
Herbert menekankan pentingnya tata kelola yang baik serta pengawasan masyarakat yang aktif untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan dari pejabat publik.
Sementara itu, Penanggungjawab aksi lainnya, Makinullah, mengungkapkan kekecewaannya usai pertemuan dengan Kadis PMD Zulkifli Simatupang beserta jajarannya. Makinullah menuturkan bahwa semua pertanyaan terkait informasi publikasi dana desa tidak bisa terjawab alias mengambang.
“Kadis PMD Zulkifli Simatupang bungkam seribu bahasa,” pungkasnya.
Aksi jilid 2 rencananya akan digelar di depan Kantor Bupati Tapanuli Tengah dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi. Kegiatan aksi damai ini berjalan dengan tertib dan aman di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian dan satuan pamong praja. (Rm/Kd).
