POLMAN SULBAR .KabarDesa co.id — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar, Fahry Fadly, menyampaikan keprihatinan sekaligus penyesalannya atas ketidakhadiran sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman dalam rapat paripurna DPRD, yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Pejabat yang dimaksud meliputi sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, serta Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah.
Ketidakhadiran mereka dinilai mencerminkan sikap yang kurang menghargai proses legislasi daerah yang merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan.
“Rapat paripurna adalah forum resmi negara yang seharusnya dihadiri oleh seluruh unsur pemerintahan daerah. Ketidakhadiran ini menunjukkan lemahnya komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah,” ujar Fahry Fadly dalam keterangannya
Ia meminta agar Wakil Bupati bersama Penjabat Sekretaris Daerah segera menyampaikan hal ini kepada Bupati untuk ditindaklanjuti secara serius.
“Perlu ada langkah konkret, termasuk pemberian sanksi administratif, agar hal serupa tidak terulang. Budaya abai terhadap forum-forum resmi tidak boleh dibiarkan berkembang,” tegas Fahry.
Lebih lanjut, Ketua DPRD menekankan bahwa ketidakhadiran para pejabat tersebut harus menjadi catatan penting bagi kepala daerah untuk melakukan evaluasi kinerja, guna menjamin terjaganya disiplin dan profesionalisme birokrasi di lingkungan Pemkab Polman.
“Disiplin dan kehadiran dalam forum resmi adalah bagian integral dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab,” tutupnya.(Hikma)
