BONE BOLANGO, Kabardesa.co.id – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berkomitmen akan terus meningkatkan cakupan kepesertaan program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah ini.
Hal ini diungkapkan Sekda Kabupaten Bone Bolango Iwan Mustapa saat diwawancarai usai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Implementasi dan Pengawasan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 bagi Pekerja Ekosistem Desa di Kabupaten Bone Bolango yang digelar di RM. Miranti di Kecamatan Tilongkabila, Kamis (5/6/2025).
Pada kegiatan FGD ini digagas oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone Bolango bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ini, Iwan Mustapa mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah di dalam peningkatan perluasan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di daerah itu adalah kemampuan fiskal daerah.
Selain itu, tantangan lainnya adalah keluarnya edaran Menteri Desa pada tahun 2024 lalu, yang melarang mengalokasikan anggaran lewat Dana Desa (DD) untuk PBI BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga membuat daerah harus mencari solusi.
“Karena melalui Dana Desa, itu kita sudah diclose. Kita tidak bisa mengalokasikan melalui dana desa bahkan operasional dana desa yang 3% juga kita tidak bisa. Jadi ini menjadi tanggung jawab daerah pada saat daerah juga punya keterbatasan fiskal yang sangat besar,” jelas Iwan.
Olehnya itu, Iwan Mustapa sangat mengapresiasi dengan dilaksanakannya kegiatan FGD tersebut.
“Paling tidak, lewat FGD ini kita bisa menyamakan persepsi semua stakeholder yang terkait dengan BPJS Ketenagkerjaan terkait dengan bagaimana kita mewujudkan arahan yang merupakan kebijakan nasional terkait dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 bagi pekerja ekosistem desa, ini terlaksana berkat kolaborasi dan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Widhi Astri Aprillia Nia, pihaknya sangat berharap dengan dilaksanakannya FGD tersebut, ada peningkatan coverage kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Bone Bolango dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.
Widhi mengatakan bahwa pada kegiatan FGD tersebut juga dibahas terkait perlindungan ekosistem desa. Dimana masih banyak pekerja-pekerja desa, aparat desa yang belum terlindungi. Padahal mereka itu justru mitra terdekat dari pemerintah kabupaten yang seharusnya pada saat melaksanakan tugasnya, mereka mendapatkan perlindungan yang paripurna.
“Oleh karena itu, pada kegiatan FGD ini sudah diambil kesepakatan bahwa perlindungan perangkat desa akan dibicarakan secara lebih detail oleh Pemkab Bone Bolango, dalam hal ini Dinas PMD dan OPD terkait lainnya, sehingga maksimal di bulan Desember 2025 nanti, mereka sudah terlindungi semua,” tutur Widhi.
(Rls/NK)
