TAPTENG, Kabardesa.co.id – Setelah kabur dari kejaran wartawan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Tapanuli Tengah pada Selasa (10/06/2025), Humas PT DMS (Dalanta Marsada Sukses) bertemu dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Tapteng pada Rabu (11/06/2025).
Pertemuan ini diduga terkait dengan pemberitaan media online tentang limbah PT DMS yang mencemari lingkungan. RS, Humas PT DMS, bertemu dengan HS, Kasat Satpol-PP Tapteng, di sebuah kafe di Kelurahan Pasar Belakang, Kota Sibolga.
Berdasarkan rekaman video, keduanya membahas hal yang sangat penting, karena harapan masyarakat untuk menutup sementara PT DMS belum juga dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tapteng.
Masalah ini menarik perhatian publik secara luas, sehingga Komisi C DPRD Tapteng meminta pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menutup sementara pabrik tersebut hingga klarifikasi tentang legalitas operasionalnya dilakukan.
“Sampai saat ini, kami belum menerima informasi jelas tentang izin dan hasil laboratorium limbah dari perusahaan tersebut,” kata salah satu anggota DPRD Tapteng.
Pihak perusahaan, yang diwakili oleh Sri Rahayu, kepala tata usaha, mengklaim bahwa semua dokumen penting saat ini berada di Medan. Bukan hanya pihak politik yang angkat bicara, sejumlah masyarakat juga mengungkapkan ketidakpuasan mereka tentang dampak pencemaran lingkungan hidup tersebut.
Mirna Simbolon, salah seorang warga, mengeluhkan polusi udara yang merugikan kesehatan mereka. “Dulu, udara di desa kami asri dan segar, tetapi semenjak berdirinya perusahaan itu, udara di sini sudah tidak sehat lagi,” katanya. “Kolam limbah cairnya mengerikan, warna airnya hitam kecoklatan dan bau sangat menyengat,” tambahnya.
Surtiyani Tinambunan, warga lainnya, juga menyuarakan keprihatinan serupa. “Dari kolam terakhir, pihak perusahaan membuang limbahnya melalui saluran pipa yang mengalir menuju Sungai Sitabeak,” jelasnya. “Sekarang, air sungai itu sudah tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan mandi dan mencuci,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tindakan konkret dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, meskipun Bupati Masinton mengungkapkan bahwa pemerintah ada namun tidak hadir. Konfirmasi tentang pertemuan Kasat Pol-PP Tapteng dengan Humas PT DMS melalui pesan WhatsApp tidak mendapatkan respon hingga berita ini diterbitkan. (Rm/Ijon).
