POLMAN SULBAR.KabarDesa.co.id —Didampingi Irfan Pahri anggota Dewan terpilih , Ketua DPRD Sulbar Hj Amalia Fitri Aras yang baru saja dilantik , langsung meninjau lokasi areal.persawahan seluar 130 Ha , yang terbengkalai tak digarap masyarakat Petani Tapango Kec Tapago kab Popman Sulbar.
Kondisi tersebut telah berlangsung kurang lebih 3 tahun aejak abrasi sungai Riso yang menyebabkan rusaknya irigasi tekhnis Siparappe dan memutuskan jalan penghubung ke 5 desa sepanjang 130 m .
Kehadiran Ketua Dprd Sulbar bersama Irfan Pahri disambut langsung oleh 5 kepala desa yang wilayahnya terdampak akibat abrasi Sungai Riso .
Kondisi ini tak hanya mengisolasi akses warga, tetapi juga mengancam persawahan milik ratusan Kepala Keluarga (KK) yang bergantung pada lahan tersebut untuk kelangsungan hidup mereka.
Ketua Dprd Sulbar Hj Amalia Fitri Aras , saat meninjau lokasi areal persawahan , prihatin dengan kondisi yang dialami para petani sawah . Selama 3 tahun lebih belum ada realisasi apapun dari pemerintah
Dilokasi Amalia Aras langsung berkoordinasi dengan pihak PUPR Prov Sulbar serta pihak Balai Sungai dan Jembatan , agar segera mengambil langkah membenahi dan membangun tanggul abrasi sungai dan jalan yang terputus .
Kepada Media Amalia mengatakan Kondisi ini harus segera disikapi , setidaknya harus melakukan penanggulangan jangka pendek sembari menunggu penganggaran ditahun 2025 .
” Kita harus Meminimalisir kemungkinan yang terjadi agar tidak menjadi lebih besar dampak resiko yang dirasakan oleh masyarakat petani di desa Tapango.” Kata Amalia
Mengenai penganggaran , Amalia Aras berharap persoalan ini masuk dalam agenda Musrembang untuk memudahkan penganggaran di tahun 2025 , namun jika tidak , ini yang akan membuat kita sulit dalam pembahasan anggaran .
Kendati demikian Amalia Aras bersama Irfan Pahri akan memperjuangkan persoalan abrasi yang sangat merugikan masyarakat petani ini . Pasalnya merupakan tumpuan hidup masyarakat.
” Hari Senin kita akan berkoordinasi dengan pihak PUPR Prov dan Balai Sungai agar segera menurunkan bantuan ke Tapango , agar kondisi aegera dapat teratasi , masyarakat tidak terosilir dengan jalan terputus dan 130 ha sawah segera dapat digarap kembali.” Kata Amalia .
Senada dengan Irfan Pahri mengatakan Dirinya juga telah berkoordinasi dengan pihak PUPR kab agar menurunkan alat berat , untuk mengambil tindakan ,penanganan pembangunan jangka pendek , untuk mengantisipasi musim hujan yang akan tiba.
Sudah 3 tahun , tidak ada realisasi dan perhatian khusus dari pemerintah , semoga dengan tinjauan langsung Ketua Dprd Provinsi Sulbar , kondisi ini bisa segera terselesaikan.
Kades Tapango Sagibong Tarmizi mengatakan , Kondisi dampak abrasi sungai riso sudah berlangsung 3 tahun .
Dirinya akui telah berkali-kali menghadap ke Pemerintahan Kabupaten Polman tapi selalu tidak membuahkan hasil , dengan alasan Kas mengalami Defisit bahkan dirinya diminta bersama 4 kades lainnya untuk membuat pernyataan penyerahan aset kepada pemerintah kabupaten , sehingga persoalan ini bukan lagi masalah desa melainkan persoalan kabupaten yang harus ditangani aecara serius. (Yn/Hikma)
