MAMASA SULBAR.KabarDesa.co.id — Dari Carut Marut Kondisi Keuangan Kabupaten Mamasa, Samuael anggota LegislatifKab Mamasa Prov Sulawesi Barat Menyuarakan Penghapusan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Eksekutif dan Legislatif
Hal tersebut diungkapkan melalui akun Facebook , Samuel mengungkapkan pendapatnya terkait penghapusan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Mamasa .
Setelah pernyataannya viral di Facebook. Saat dikonfirmasi, Semuel menyatakan bahwa ia secara tegas menyuarakan penghapusan Pokir Legislatif.
Namun, pernyataannya langsung menuai penolakan besar-besaran dari kalangan legislatif.
Menurut Semuel, tujuan penghapusan tersebut adalah untuk mengatasi defisit anggaran yang diperkirakan mencapai lebih dari 200 miliar rupiah.
Ia berharap bahwa penghapusan Pokir DPRD Kabupaten Mamasa pada tahun 2025 bisa menjadi langkah efektif untuk menstabilkan perekonomian Pemkab Mamasa atau setidaknya memperbaiki kondisi defisit anggaran yang ada.
“Jika penghapusan Pokir ini tidak dapat dilakukan dalam waktu lima tahun ke depan,
“saya berharap setidaknya bisa dilakukan minimal satu tahun. Hal ini sangat mendesak karena ada banyak kebutuhan yang harus diutamakan, seperti tunggakan BPJS, gaji aparatur desa, dan tunjangan tenaga medis yang belum dibayar selama bertahun-tahun. Prioritas tersebut seharusnya lebih diutamakan,” ujar Semuel, yang juga merupakan seorang advokat non-aktif, setelah menjabat sebagai anggota DPRD Mamasa.
Pantauan media menunjukkan bahwa meskipun banyak penolakan dari kalangan legislatif, mayoritas masyarakat justru mendukung pendapat Semuel sebagai perwakilan rakyat dalam hal ini. (Hikma)
