Kabardesa.co.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mencatat jumlah peserta aktif sebanyak 39,7 juta orang per April 2025.
Jumlah peserta aktif tersebut mengalami penurunan, jika dibandingkan posisi per Maret 2025 yang sebanyak 40,2 juta orang dan posisi per Desember 2024 yang sebanyak 45,22 juta orang.
Penjabat Sementara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Abdur Rahman Irsyadi mengatakan peserta aktif tersebut mengalami penurunan karena beberapa faktor. Dia bilang salah satu faktor penurunannya adalah akibat adanya fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
“Selain itu, adanya peserta yang sudah mencapai usia pensiun, serta berkaitan juga dengan peserta non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mana ada proses penganggaran yang membuat kepesertaan tak dibayarkan setiap bulan, tetapi mungkin setahun sekali atau 6 bulan sekali,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI, Selasa (20/5).
Secara rinci, peserta aktif yang tergolong Penerima Upah (PU) menjadi kontributor terbesar total kepesertan BPJS Ketenagakerjaan per April 2025. Abdur menerangkan peserta aktif dari PU mencapai 25,43 juta orang.
“Diikuti peserta aktif Bukan Penerima Upah (BPU) sebanyak 8,99 juta orang,” tuturnya.
Selanjutnya, peserta aktif dari golongan Jasa Konstruksi (Jakon) mencapai 4,64 juta orang per April 2025, serta peserta aktif dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencapai 0,64 juta orang per April 2025.
Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan total tenaga kerja atau peserta yang terdaftar dapat mencapai 54 juta orang pada 2025. Untuk meraih target kepesertaan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan akan fokus menyasar pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU), seperti petani, nelayan, hingga ojek online.
Menanggapi tren penurunan jumlah peserta aktif, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Widhi Astri Aprillia Nia, menyatakan bahwa kondisi ini menjadi pengingat pentingnya upaya masif dalam memperluas cakupan kepesertaan, terutama dari segmen pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU).
“Di Gorontalo, kami terus berupaya mendorong peningkatan kepesertaan dari kalangan pekerja informal seperti petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga pengemudi ojek daring. Mereka adalah kelompok pekerja yang sangat rentan dan belum seluruhnya memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial,” ujar Widhi.
Ia juga menambahkan bahwa keterlibatan aktif pemda dan para pemangku kepentingan daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan target nasional kepesertaan 54 juta pekerja dapat tercapai pada tahun 2025.
“Kami yakin dengan sinergi yang kuat antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah, penurunan jumlah peserta aktif dapat ditekan, dan cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan dapat semakin luas dan merata,” tutupnya.
(Rls/Noka)
